LP2MUNMUL - Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan menyelenggarakan Diskusi Fasilitasi Penyusunan DDDTLH di Ekoregion Kalimantan, Senin (24/5/2021) melalui platform zoom.

Kepala Bidang Inventarisasi DDDT SDA dan LH P3E Kalimantan, Dr. Ade Suharso, S.Hut, M.Si menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi/konfirmasi status penyusunan DDDTLH dari empat kabupaten yakni Berau,Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Kapuas Hulu. Piahknya juga ingin mengetahui komitmen dari empat kabupaten tersebut dalam penyusunan DDDTLH tahun 2021. Sehingga akan diperoleh komitmen dukungan data/peta dari BPKH dalam penyusunan DDDTLH.

“Hal lainnya adalah pihaknya juga dapat mengetahui data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen DDDTLH tingkat kabupaten serta memperoleh komitmen dukungan dari Mitra Pembangunan dalam penyusunan DDDTLH di empat kabupaten tersebut, sehingga dapat menyusun secara teknis rencana tindak lanjut penyusunan dokumen DDDTLH di kabupaten Berau, Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Kapuas Hulu,” jelas Ade.

Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman,Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D  yang juga tenaga ahli tersebut menjelaskan tentang Metode Perhitungan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ia menjelaskan bahwa Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup, sedangkan Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya, dan Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi LH bagi manusia dan biota.

Menurut Budi ada beberapa tahapan dalam kegiatan kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah menyiapkan peta dasar dan tematik serta melakukan sinkronisasi delineasi batas sesuai batas administrasi/ekoregion, kedua adalah memasukkan skor dan bobot untuk tiap jasa ekosistem pada setiap fitur di peta tipe vegetasi, bentang alam dan tutupan lahan, ketiga adalah menghitung koefisien dan kelas kinerja jasa ekosistem penyedia, pengatur, pendukung dan kultural, keempat adalah menyiapkan input data untuk status ketersediaan air dan pangan (jumlah penduduk, stok pangan, jalan, tutupan lahan) dan kelima adalah menghitung status ketersediaan air dan pangan dalam sistem GRID maupun menggunakan unit administrasi terkecil (desa/kelurahan). (Jahlil/NRH)

PPIIG, LP2MUnmul